KB Terkendala Anggaran

Pagi ini, (18-10-2010), situs kompas.com menurunkan sebuah artikel tentang perlunya revolusi dalam program KB. Hal ini berkaitan dengan kegiatan seminar  ”Revolusi Keluarga Berencana dalam Mencapai Keluarga yang Bertanggung Jawab”, yang diselenggarakan pada hari sabtu (16/10)  di Jakarta.

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seminar sehari ini menyoroti tentang apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya mensukseskan program KB di Indonesia. Salah satunya adalah masalah alokasi anggaran.

Masalah anggaran menjadi sebuah hambatan baru dalam penyelenggaraan program KB. Semenjak terjadinya era yang dinamakan reformasi, program ini tidak lagi mendapat perhatian pemerintah. Padahal program ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk.

Saya mendapat cerita bahwa program KB sempat mengalami masa keemasan pada era kepemimpinan Bapak Haryono Suyono. Kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan program ini terpenuhi, sehingga banyak orang yang kemudian tertarik untuk menjadi penyuluh. Tenaga SDM terpenuhi, program pun dapat dilaksanakan dengan optimal.

Berbeda dengan saat ini dimana anggaran untuk program ini sangat minim. Kebutuhan tenaga SDM pun sangat kurang sekali. Ini saya alami sendiri ketika melaksanakan tugas. Pada saat yang bersamaan, kami para petugas kadang dituntut harus berada pada dua kegiatan yang berbeda. Kekurangan tenaga SDM ini bisa saja menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan optimal.

Masih berbicara mengenai anggaran. Sudah saatnya pemerintah memberikan sedikit perhatian terhadap para kader KB di tataran Desa, RW, dan juga RT. Karena tanpa mereka, program ini tidak akan pernah suskes terlaksana. Kader di tingkat Desa, RW, dan RT ini memberikan kontribusi karena biasanya merekalah yang menjadi partner bagi petugas lapangan sebagai corong langsung terhadap warga masyarakat di pedesaan.

Selama ini, kader di tingkat Desa, RW, dan RT bekerja secara sukarela. Tidak mendapat gaji dan imbalan apa-apa kecuali pahala dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Untuk kader tingkat desa (biasanya disebut Pos KB Desa), lebih sedikit beruntung karena mendapatkan sedikit imbalan atas kerja keras mereka dan biasanya hanya dibebankan pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dengan jumlah yang tidak seberapa.

Bagaimana jika program ini tidak didukung oleh pemerintah?

Sudah sering saya kemukakan bahwa tanpa adanya program KB, Kemungkinan penduduk Indonesia menjadi membludak. Dampal sosial yang ditimbulkan akan jauh lebih massive ketimbang yang terjadi saat ini.

Senada dengan hal tersebut, Rizal Malik yang merupakan Ketua pengurus harian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), menuturkan bahwa fenomena yang dihadapi saat ini adalah adanya ledakan penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kemiskinan, penurunan derajat kesehatan, menurunnya  akses pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, serta dampak lingkungan yang kian memburuk (kompas.com, 18/10).

Sudah saatnya pemerintah pusat memperhatikan lagi program KB ini. Bukan hanya sekedar ungkapan dan teriakan bahwa perlu ada revitalisasi program KB, namun dukungan anggaran yang diberikan jauh dari kata optimal dan memadai. Sebab program ini dinilai penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan dampak yang diakibatkannya.

Semoga. (HS)

Kakimanangel,181012010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s